jurnal otonomi daerah. 4 Utang Rosidin Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Pustaka Setia, 2010), hlm. jurnal otonomi daerah

otonomi daerah itu sendiri, yaitu kesiapan pemerintah dan aparatnya serta kesiapan warga negaranya. kebijakan pertanahan yang diterapkan di D. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. (2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah di-tetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. 3, Desember 2013, hlm. “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan. Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal. Issue Vol. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan. Pada tahun publikasi berikutnya, Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ) akan menerbitkan jurnal dua kali dalam setahun di bulam Juni dan Desember silahkan Kirimkan naskah Anda di sini. 40 PENDAHULUAN Salah seorang yang berpengaruh dalam berbagai pilihan sistem. 1. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Susilo, SE. Kedudukan dan Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Suatu Peraturan Daerah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. 4. OTONOMI DAERAH . Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas. Implementasi otonomi daerah di Indonesia masih banyak yang ditafsirkan salah oleh sebahagian masyarakat, termasuk dikalangan mahasiswa bahkan ada kalangan yang beranggapan dengan otonomi daerah akan mengantarkan Indonesia kedalam sistem pemerintahan yang sama dengan Amerika atau Malaysia, Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan. ABSTRAK Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia. 42 Otonomi Daerah dan Kebijakan Anggaran Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi atas dapat dijadikan ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia Ardika Nurfurqon ISSN 2715-9698 (online) 74 │ Definisi otonomi daerah dan desentralisasi dalam maknanya memiliki tempat masing-masing selain untuk menjaga keberagaman seperti halnya tradisi Ritual Ngabungbang di sunda (Irwansyah, Nuramin, & Wahyudin, 2020). Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan tentang pelaksanaan elemen-elemen otonomi daerah dalam bidang manajemen pendidikan di daerah kabupaten, dengan tujuan dapat merumuskan butir-butir strategi implementasi kebijakan sebagai alternatif model kebijakan otonomi daerah dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam. Regional autonomy is a form of democracy given by the Central Government to the Regional Government to manage their own household by sticking to the applicable laws and regulations. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 33 IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH Iwan Henri Kusnadi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Kota Subang, Jawa Barat iwanhenri01@gmail. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. 1 | 2012 daerah (kabupaten/kota dan propinsi) menjadi sangat strategis. L M m n o p ; X Y t 0 ç č t u E F ś ˇ đ ń G H Ę Ë 1 2 e. Si. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan terkait desentralisasi sistem dan otonomi daerah. Citation. Sutedi, Adrian. com ABSTRAKmenarik antara pemerintah daerah otonom dengan institusi pendidikan. Jaminan Pelayanan Publik meliputi asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan. KONSEPSI ERA OTONOMI DAERAH Pemahaman banyak pihak tentang otonomi daerah diwarnai pemahaman yang beragam dengan perbendaharaan kata yang sudah tidak asing, bagi kita semuanya. QE Journal │Vol. jurnal-jurnal ilmiah bidang hukum, dan kamus-kamus hukum. instrumen Subsidi Daerah Otonomi (SDO) dan bantuan pembangunan (INPRES), menjadi sistem money follow function melalui perimbangan keuangan. Jika dilihat dari risalah sidang MPR, pendapat bahwa otonomi daerah yang seluas-luasnya harus dijalankan dalam negara kesatuan sangat dominan. iv ABSTRAK Didi Antoni. Kegiatan Penyelenggaraan Upaya. Lihat juga Dayanto, “Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah”, Jurnal Tahkim, Vol. Oleh karena itu, buku yang ditu-lis Dr. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk menjadikan pemerintahan yang mandiri. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai. 184. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom. 28, Nomor 2, Agustus 2015 kemandirian di dalam mendanai dan. Papua Selatan, salah satu CDOB yang berhasil dimekarkan. (5) Manajemen Pemerintah, (5) Resolusi konflik. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 40 PENDAHULUAN Salah seorang yang berpengaruh dalam berbagai pilihan sistem. 10 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. otonomi daerah tidak pernah diimplementasi sepenuh hati hingga hampir 100 tahun kemudian. 523 miliar. Bagi bangsa dan bernegara hukum teramat penting, karena hukum menjadi acuan utama dalam penyelenggaaan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bahkan hukum bagi masyarakat merupakan landasan dasar dan pegangan tatkala warga masyarakat melaksanakan hak dan. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. hal 9. 2, Oct. UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. Indonesia has entered its democratization period since 1998. rafli117@gmail. 118 Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Sjafrizal. 4. 4 (Nov. Kebijakan mengenai otonomi daerah dan implementasinya diyakini berpengaruh besar terhadap dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam di tingkat lokal dan nasional. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA. Ndraha, Taliziduhu, 2001,. Pertama, lingkup kewenangan daerah provinsi,. 32 Tahun 2004 dan UU No. Jakarta: Elex Media Komputindo. POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik (JIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi. Kebijakan otonomi daerah sendiri diberikan sebagai respon dan solusi atas adanya perbendaan kondisi, nilai, potensi dan perbedaan lainnya agar masyarakat. Konsekuensi yang ditimbulkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 1 Faisal T, “Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume X, No. Indonesia sebagai negara demokrasi berlandaskan pada pemerintahan rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kata kunci: asas otonomi daerah, penegakan hukum, izin lingkungan. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. Nugroho, Trilaksono, Reformasi dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat –Daerah, Jurnal Administrasi Negara Vol. Jurnal IlmuPemerintahan& KebijakanPublik 306 3. Volume 6 Nomor 2, Oktober 2014 Rasyid Widada, Dedi Budiman Hakim, Sri Mulatsih Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah . , Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, h. ) pada Universitas Islam Negeri . Namun, yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang tercakupDaerah Kabupaten. Ganjar Widhiyoga. Menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. Otonomi Khusus di Papua. I Tahun 2011 : 31-42 35. Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. Misalnya autonomy yang berasal dari bahasa Yunani, “autos” berarti sendiri, dan “nomos” yang berarti hukum atau aturan (Abdurrahman, 1987;9). Suparto Wijoyo, Wilda Prihatiningtyas, Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Airlangga Development Journal. Dampak pengiringnya juga telah mulai dirasakan. 5 Supriyanto, Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. Carolyn Teich Adams. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. 1. Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal”. Morality : Jurnal Ilmu Hukum Juni 2020, Volume 6 Nomor 1 16 PARTISIPASI MASYARAKAT BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM. Kedua UU tersebut telah menyatakan dengan tegas bahwa desentralisasi berada pada level kabupaten. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 287–296. " Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang. Pilihan otonomi daerah di Indonesia dan bukan sistem negara federal pada politik desentralisasi pada era reformasi 1998, memberikan makna bahwa otonomi daerah sebenarnya lebih pada sejauh Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. written by nani March 13, 2018. 3, September 2016. Hal. jelas bagi perbaikan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. 3 Dalam pengertian Depdagri (hasil FGD), daerah otonomi baru digunakan untuk daerah yang baru dimekarkan dengan umur di bawah 3 tahun, sedangkan daerah hasil pemekaran digunakan untuk menyebut daerah. Kedua, kewenangan daerah dalam perizinan berusaha tersebut dihubungkan dengan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. Procceding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society ISBN: 978-979-3599-13-7 NCOLS 2020 1208Jurnal Ilmu Sosial, Politikk Dan Humaniora Volume 4, Nomor 1, Pebruari 2020 45 PENDAHULUAN Desa merupakan wilayah terkecil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa juga sebagai daerah otonom terkecil di antara wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, yaitu lebih kecil dari daerah otonom wilayah provinsi danyang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. DAERAH: SUDUT PANDANG APARATUR DAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH Suryo Pratolo E-mail : [email protected] 841. Good governance is connection with local government implementation. Dengan adanya SKD, pemerintah daerah, rumah sakit, masyarakat, dan swasta memiliki acuan dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah bagi yang secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang. Pertanahan. Jurnal Otonomi Keuangan Daerah adalah wadah informasi bidang Keuangan Daerah berupa hasil penelitian, studi kepustakaan, maupun tulisan ilmiah terkait. Dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut. 9 No. Dalam format otonomi daerah, wilayah provinsi memiliki otonomi terbatas, sedangkan wilayah kabupaten dan kota memiliki otonomi. LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL. 1. Ada beberapa faktor-faktor strategis turut mempengaruhi otonomi daerah seperti inovasi, pemilihan kepala daerah, politik transnasional, kepemimpinan, hubungan intra daerah dan antar. com Abstract: Otonomi daerah yang bergulir di Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan proses bergulirnya sistem negara dan pemerintahan di. Riau Law Journal: Vol. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan. 2, Agustus (2020), 284-303 284 Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar. Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 16 PENERAPAN OTONOMI DAERAH DEMI MEMPERSIAPKAN. Jan 1, 2016 · Dalam Urusan pertanahan di D. I Tahun 2011 : 31-42 35. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Artinya, tiap daerah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur dan menentukan arah dan hal yang diperlukan. Kemudian, kelompok unitaris. 1 - Maret 2022 29-41 A. ini berkait erat dengan pembangunan daerah. Jurnal Administrasi Publik Volume 7 Nomor 1 Juni 2016 47 PENDAHULUAN Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk kemandirian keuangan daerah. Salah satu daerah yang menerima dampak tersebut adalah. Di mana otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu pembagian atau pelimpahan hak, wewenang, tugas, dan kewajiban antara pemerintah. 1. Oleh karena itu, persoalannya adalah. Pengaturan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ternyata mengalami penyempitan di dalam tataran pelaksanaannya seiring. Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak komperhensif karena terserak dalam berba-gai media. Penerbit : Erlangga, Surabaya Tahun : 2004 Tebal : xiii+345 OTONOMI DAERAH: Perspektif Teoritik dan Empirik Pelaksanaan otonomi daerah di tanahPERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Oleh : R. 61 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Pendelum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) Hlm 13 62 Ibid, Hlm 29 63 The Liang Gie,”Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Suatu Anaisis Tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan Cara-cara. Terdapat 3 (tiga) hal yang diturunkan sebagai implementasi/ penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu; fungsi produktif bagi rakyat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan. 0 semua yang ada di Indonesia bersifat terbatas baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah dengan otonomi daerah yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mengedapankan kasus-kasus lokal pula. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kewenangan dari pusat ke daerahJurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Jurnal Konstitusi Volume 2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, yang telah melaksanakan kajian berupa telaahan isu-isu strategis di bidang Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah. Di akhir tahun 2012, lahir kembali 5 daerah otonom yang terdiri dari 1 provinsi dan 4 kabupaten. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Annisa Citra Fatikha 95 Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII, Edisi 1 9. 32 Tahun 2004, menganut prinsip yang sama dengan UU No. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. pp. Asep Warlan Yusuf,UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebut gagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwa hukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan dan legitimasi undang. Policy Brief: Penguatan Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Covid-19. dengan hakikat otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 170. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 12 No. (2020). Otonomi daerah sesungguhnya sudah sejak lama diterapkan yang semuanya itu berkaitan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah yakni sejak Undang-undang No. 556 JURNAL HUKUM NO. Setelah dua kebijakan yang bersasaran pada Otonomi Daerah yaitu yang. Syaukani, H. Muhammad Azka Nurul Fajri Faculty Of Administrative. 2, Desember 2013. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah. UU No 22 Tahun 1999 yang masih memberikan. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Hubungan Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Orang Indonesia Authors. Pengakuan terhadap pentingnya otonomi daerah juga dapat dilihat dari proses pembahasan perubahan UUD 1945 oleh MPR.